Mengapa Pilkada Sampang Macet Setahun Lebih?

Mengapa Sampang begitu menarik dan fenomenal sehingga regulasi politik di Indonesia seolah tidak berlaku untuk Sampang? “Sampang adalah pengecualian”. Sebuah ungkapan sinisme namun cukup menggambarkan bagaimana pilkada Sampang tak kunjung terlaksana sejak Agustus 2006 lalu. Satu-satunya pilkada di Jawa Timur (hanya 3 daerah se-Indonesia) yang tidak dapat terlaksana “hanya” karena terdapat satu pasang calon.

Fenomena unik calon tunggal yang memacetkan pilkada ini menarik untuk disimak. Pertama, trend pilkada Indonesia yang hampir selalu melibatkan kandidat yang merupakan figur kuat semisal incumbent, sehingga sulit dilawan dan menyurutkan nyali lawan. Kedua, adanya parpol dominan tidak selalu menjamin dapat terselenggaranya pilkada. Sampang yang berpeluang memiliki 3 pasang calon, menjungkir balik logika ini. Ketiga, sedikitnya partai politik tidak selalu menjamin stabilitas politik, sebagaimana sering dikumandangkan para politikus nasional. Sampang membuktikan gugurnya teori ini! Keempat, konflik elit politik di balik kegagalan pilkada Sampang berasal dari kultur yang sama (Madura, Islam, NU); hal yang membedakan dari kajian konflik lokal pada umumnya yang berkisar pada konflik lintas kultur/ etnis. Kelima, di tengah konflik 2 parpol dominan (PKB dan PPP), posisi parpol kecil menjadi penting. “Small is beautiful”. Dan ibarat “gajah bertarung dengan gajah, pelanduk ’main’ di tengah-tengah”, di tengah stagnansi politik dan konflik parpol besar, muncullah Koalisi Merah Putih (KMP) yang terdiri dari parpol kecil dan telah siap calon. Akankah pilkada Sampang terlaksana? Bagaimana dengan pencalonan Fadhilah Budiono (PPP) yang telah 2 kali menjabat kepala daerah? Siapkah PKB ataukah masih sibuk dengan konflik internalnya? Bagaimana dengan calon KMP yang ternyata mantan calon kuat PPP dukungan Kiai Alawy? Buku ini menganalisis keunikan dan keruwetan pilkada Sampang berikut konflik antar elitnya hingga kondisi mutakhir. Di tengah trend pilkada yang menampilkan figur kuat semisal incumbent, hingga memunculkan calon tunggal, yang berpotensi memacetkan proses pilkada, maka buku ini akan menjadi referensi berharga bagi para pengambil kebijakan politik, pembuat regulasi politik, penyelenggara pilkada, kalangan partai politik, LSM, para pemerhati politik, mahasiswa, serta siapa saja yang berminat pada perkembangan politik dan demokrasi. Saatnya belajar dari Sampang!

Selengkapnya terdapat pada buku "Anti Klimaks Politisasi Demokrasi Lokal", terbitan InSECS Publishing Surabaya (ISBN: 978 – 979 – 17387 – 0 – 5), Cet. I April 2008.

Komentar Pakar atas buku ini:

Partai politik yang belum melembaga, -antara lain tokoh yang lebih menentukan daripada partai politik- ataukah kekosongan hukum alias ketidakmampuan pembuat Undang Undang mengantisipasi kemungkinan pasangan calon tunggal? Ketidakpedulian masyarakat Sampang mengenai eksistensi dan peran pemerintah ataukah ”kebanggaan” masyarakat Sampang akan mengalami atau menyaksikan peristiwa semacamnya berulang-ulang?
Prof. Dr. Ramlan Surbakti, MA, Guru Besar FISIP UNAIR Surabaya, Mantan Wakil Ketua KPU

Buku ini sangat menarik untuk dibaca, penuh data mengenai dinamika politik di Indonesia terutama pasca era Orde Baru. Penulisnya adalah seorang praktisi yang sekaligus akademisi, sehingga sulit kita berkelit ”ah, itu hanya teori, dalam kenyataan bisa berbeda jauh?”. Isi buku ini, adalah gabungan antara pengalaman praktis dalam sistem pemilihan kepala daerah yang dinilai baru ketika dikaitkan dengan teori-teori yang diacu selama ini. Artinya, apakah teori-teori ilmu politik dari masa silam masih relevan atau sudah ketinggalan zaman dalam membahas sistem pemilihan kepala daerah dewasa ini, mengingat keterlibatan masyarakat begitu nyata dalam sebaran yang sangat luas.
Prof. Dr. L. Dyson P., MA, Guru Besar FISIP UNAIR Surabaya, Mantan Praktisi Pilkada

Buku ini memiliki informasi yang bisa memberi gambaran awal kepada pembaca untuk memahami kegagalan pilkada di Sampang
Prof. Kacung Marijan, MA., Ph.D., Guru Besar FISIP UNAIR Surabaya


Download e-book "Sistem Pemilu"