Ujian Nasional 2009

Gerbang Ambivalen Mutu Pendidikan Yang Harus Segera Diperbarui

Kini ujian nasional 2009 telah di ambang pintu. Segala upaya yang dilakukan baik oleh sekolah, orangtua dan murid rupanya telah maksimal. Mulai dari menggelar try out dan bimbingan belajar intensif khususnya pada mata pelajaran yang diujinasionalkan hingga doa bersama dan istighotsah. Kiranya telah cukup lah ikhtiar itu. Tinggal kini, waktu yang tersisa, sebaiknya digunakan oleh para siswa untuk menenangkan diri dan mengendalikan emosi untuk mengendapkan apa yang telah dipelajari sebelumnya dengan memeras otak. Anggap saja masa tenang. Pada masa ini sebaiknya hindari kegiatan yang dapat memicu ketegangan. Harapannya, saat mengerjakan soal ujian esok lusa (bagi SMA/MA/SMK) dan hari-hari selanjutnya (tingkat SMP/MTs dan UASBN untuk tingkat SD/MI/SDLB) para siswa dapat lebih menguasai diri. Kami harap pula, pihak-pihak terkait, yakni Dinas Pendidikan, Pengawas Pendidikan, pengawas ujian, pemantau dan aparat kepolisian yang bertugas mengamankan soal, juga tidak menciptakan suasana menjadi tegang. Kami ingin ujian nasional ini menjadi bagian dari belajar, sambil menunggu kebijakan pemerintah pusat yang lebih baik terkait pengukuran kompetensi siswa.

Perlu diketahui, pengukuran kompetensi siswa dengan ujian nasional sebagaimana dirilis oleh Badan Standard Nasional Pendidikan (BSNP) ini telah memicu banyak kontroversi. Menurut BSNP, Ujian Nasional atau UN adalah kegiatan pengukuran dan penilaian kompetensi peserta didik secara nasional pada jenjang pendidikan menengah. UN bertujuan menilai pencapaian kompetensi lulusan secara nasional pada mata pelajaran tertentu dalam kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi. Dan untuk pelaksanaan UN tahun 2009, standard kelulusannya telah dinaikkan menjadi 5,5 dari 5,25 pada tahun lalu, dan untuk kejuruan nilai minimal 4. Beban belajar siswa tentu saja akan menjadi bertambah berat. Persoalannya adalah, -berapapun angka standard kelulusannya-, pertama, menilik fungsi dan tujuan standard nasional pendidikan yang oleh BSNP disebutkan untuk menjamin mutu pendidikan nasional dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat, tentu akan menjadi bertolak belakang dengan praktik UN yang hanya mengukur kecakapan menjawab soal secara statis. Sedangkan kompetensi siswa yang dibangun dalam proses pembelajaran oleh guru dalam rangka ‘mencerdaskan bangsa dan membentuk watak’ pada akhirnya hanya diukur dengan penguasaan statis terhadap 4 mata pelajaran UN. Kedua, bias implementasi di lapangan. Faktanya, rezim UN telah menggiring semua elemen kependidikan termasuk persepsi masyarakat kepada pengejaran mutu pendidikan yang semu, dengan mengabaikan capaian kompetensi anak secara komprehensif dan unik pada setiap anak.

Sebagai alat ukur kompetensi, sebenarnya UN terlalu simplistik, kontra produktif dan mereduksi makna belajar, sekaligus menafikan upaya susah payah guru dalam berproses dalam pembelajaran bersama anak didik. Akan menjadi lebih baik jika UN ini dijadikan sebagai pemetaan mutu saja dan tidak masuk ke ranah syarat kelulusan siswa. Agar sekolah tidak terjebak pada pengejaran asal lulus UN yang bisa menggeser fungsi sekolah menjadi seperti lembaga bimbingan belajar (LBB). Lagi-lagi daerah menjadi pihak yang serba salah dan tidak berdaya.

Kami berharap pada pemaknaan otonomi pendidikan secara pas dan konsekuen baik oleh pemerintah daerah maupun pusat. Yakni penyerahan urusan pendidikan dalam aspek kebijakan operasional, penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan berbasis keunggulan lokal pada pendidikan dasar dan menengah berikut indikator mutu yang disesuaikan dengan kebutuhan lokal kepada daerah. Biarlah daerah yang mengatur dirinya dalam hal pendidikan, yang pada gilirannya bisa mengarah pada perwujudan otonomi sekolah yang sebenarnya. Sehingga nantinya pola UN ini digantikan dengan suatu pengukuran komprehensif berbasis kompetensi riil sebagaimana semangat Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP). Dari sini, daerah punya keleluasaan mengelola kompetensi anak didiknya.

Sebelum itu terwujud, UN akan tetap menjadi bayang-bayang menakutkan tanpa ada benang merah pada kompetensi riil dan KTSP. Karenanya, UN bukanlah segala-galanya. Dan jika misalnya gagal UN pun bukan kiamat. Kompetensi yang selama ini diasah tentu ada manfaatnya. Dan pemerintah pun harus bertanggungjawab dengan konsekuensi atas pola UN yang diterapkan ini. Yakni dengan mengakui kompetensi anak didik dengan suatu sertifikat kompetensi raihan anak didik tiap tahap pembelajaran. Sehingga tidak ada yang dirugikan, karena alat ukur bernama UN ini pun tidak sepenuhnya tepat. Selamat ber-UN, semoga ber-UNtung...***

Wawan E. Kuswandoro, S.Sos.,M.Si
Ketua Dewan Pendidikan Kota Probolinggo - Jatim

Read More......