Sampang Come Back Again

Setelah menorehkan prestasi dalam sejarah politik dan pemilu Indonesia dengan berbagai kekhasan ala Sampang, yang tak dipunyai daerah lain, kini Sampang kembali menunjukkan "kehebatannya". Sampang dikenal sebagai daerah yang sarat potensi konflik politik.

Pertama, kasus Nipah pada Oktober 1993, yang melambungkan nama Kiai Alawy Muhammad, seorang tokoh masyarakat dan tokoh agama, juga tokoh politik yang tampil membela warga Sampang dari insiden bentrokan dengan aparat pemerintah. Bentrokan ini terjadi karena aksi unjuk rasa sejumlah warga Sampang –konon sambil membawa senjata tajam- yang mencoba mempertahankan tanah mereka yang akan dijadikan waduk. Kedua, kasus Pemilu Ulang 1997 di 86 TPS di Kabupaten Sampang, pada 4 Mei 1997. Pemilu ulang ini dipicu oleh kemarahan warga PPP Sampang karena PPP Sampang mengalami kekalahan terhadap Golkar pada Pemilu 1997. Kemarahan warga tak terbendung, karena mereka menganggap telah dicurangi oleh pemerintah dalam Pemilu 1997 dan pada Pemilu 1992. Warga Sampang (khususnya PPP) yakin terjadi pencurangan pada pemilu tersebut. Pada akhirnya diselenggarakanlah pemungutan suara ulang di 86 TPS yang dipersoalkan, dan berakhir dengan (tetap) kekalahan PPP. Peristiwa ini kemudian disusul dengan pengunduran diri 45 orang caleg PPP. Ketiga, kericuhan pemilihan Bupati periode 2000-2005 pada tahun 2000, beserta penundaan pelantikan bupati terpilih (Fadhilah Budiono) hingga setahun. Pemilihan bupati ini, dimenangkan oleh pasangan Fadhilah Budiono – Said Hidayat yang dicalonkan oleh FPP-F-Gabungan-F.TNI-Polri. Sementara rivalnya, H. Sanusi Jamaludin – Fachrur Razi Farouq dicalonkan oleh FKB, kalah tipis, selisih satu suara. Kemenangan Fadhilah Budiono – Said Hidayat dengan perolehan 23 suara (selisih 1 suara dari H. Sanusi Jamaludin – Fachrur Razi yang memperoleh 22 suara) pada pemilihan pada tanggal 22 Juli 2000, berbuntut protes FKB. FKB mempersoalkan keabsahan 1 suara anggota FPP yang telah mengundurkan diri dua bulan sebelum pemilihan, yang disusul dengan pengiriman surat permohonan penundaan pelantikan Fadhilah Budiono dengan alasan bahwa Fadhilah Budiono masih menjadi anggota Polri aktif, dan ia masih menjalani proses hukum atas tuduhan penyelewengan beras. Di sinilah muncul konflik elit PPP dengan PKB, dan semakin menyuburkan konflik di antara keduanya hingga pada pelaksanaan pemilukada 2006. Keempat, pengulangan penghitungan suara pada Pemilu Legislatif 2004. Pada pemilu legislatif 2004, penghitungan suara tidak dapat dilaksanakan di 754 TPS yang tersebar di 6 kecamatan di Kabupaten Sampang, yakni di kecamatan Robatal, Sampang, Kedungdung, Banyuates, Sokobanah, dan kecamatan Ketapang, karena terdapat intimidasi kepada anggota PPK, KPU Kabupaten Sampang dan KPU Jawa Timur. Penghitungan yang belum selesai ini justru ditetapkan oleh KPU (pusat). Penghitungan suara di KPU (pusat) atas dasar hasil penghitungan suara dari Kabupaten Sampang yang belum final ini menyebabkan protes dari PKB. Karena dalam penghitungan suara tersebut PKB disebutkan memperoleh 178.884 suara. PKB merasa kehilangan 1 kursi DPR, 1 kursi DPRD Jawa Timur, dan 2 kursi DPRD Kabupaten Sampang. Persoalan ini akhirnya diselesaikan di Mahkamah Konstitusi (MK), dengan hasil penghitungan suara ulang pada 754 TPS yang dipersoalkan, melalui perintah MK dalam Surat Keputusan Panel Hakim Mahkamah Konstitusi RI Nomor: 031/PHPU.C1-II/2004 tentang Pengecekan Ulang Terhadap Sertifikat Penghitungan Suara.

Kelima, pelaksanaan pemilukada tahun 2006 yang tidak terlaksana tepat waktu, macet hingga setahun lebih, dan baru dapat terlaksana pada Desember 2007 (lihat buku “Anti Klimaks Politisasi Demokrasi Lokal”, InSECS Surabaya, 2008).

Di tahun 2008, kembali Sampang menunjukkan “kesaktiannya”. Ternyata pemilihan gubernur Jawa Timur dan Jawa Timur tergantung kepada Sampang. Pemilu Sampanglah (plus Bangkalan dan Pamekasan) yang kemudian menentukan nasib pemilu (gubernur) Jawa Timur. Lho… Ya. Sejak MK memutuskan untuk memerintahkan pemungutan suara ulang di Pamekasan dan pemungutan suara ulang di Sampang dan Bangkalan setelah memproses gugatan dari pasangan Khofifah Indar Parawansa – Mujiono (Kaji) dalam Pemilu Gubernur Jawa Timur putaran II. Dinyatakan oleh MK bahwa di 3 kabupaten di Madura tersebut telah terjadi pelanggaran pemilu secara sistemik dan masif. Ya.. mirip lirik lagunya D’Massive …”Kau membuat ku berantakan…”. Tapi pilgub putaran III (sebutan seloroh untuk pemilu gubernur ulang di Sampang dan Bangkalan) tidaklah berantakan. Sampang dan Bangkalan juga Pamekasan ternyata membuktikan bahwa mereka pejuang demokrasi dengan menyelenggarakan sekali lagi pemungutan suara tanpa bosan. Ntar lagi kalo diperintah pemilu ulang sekali lagi…. (ndak mungkin ya…). Terlepas dari siapa yang menang pada pemilu ulang ini, Sampang (juga Bangkalan dan Pamekasan) membuktikan kesaktiannya. Bahwa tiada gubernur (Jawa Timur) tanpa campur tangan Madura.. Kan dhe’iye tretan… Madura is the best coy… The Spirit of Sampang come back again…


Download e-book Sistem Pemilu
Read More......

Oase Will Never Wait The Kafila

A big mistake of the organizers and managers of schooling education is, first, they are too glued to the normative concept of the rigid circumstances of governmental bureaucracy that would make an empty room for creativity of the principals and teachers. Development of innovative schools often hampered by the pattern-based supervision and administrative that is not progressive. Principal is responsible to structural bureaucracy on top of it rather than to society as a consumer or user who has to pay education costs. Teachers are tempted to teach the targeted pattern with the curriculum, teacher certification program eventually trapped in the trash dump formality. Be like the school where the warehouse stock of goods with the students as a target, without a twinge of scholarly tradition that is inherently dynamic life with the students and the spin on the issue of educational input and output problems. Meanwhile, private schools, which is actually more likely to hold education in more autonomous and creative, up to now was still going on difficult issues so that the funds are growing. Second, the idea of education is too focused on the issue of ‘micro-education’, not many take into a socio-cultural environmental dimension of it as a habitat or incubator even variable education.

This book stripes out the issue of education in the perspective of schooling education with free-autonomous micro limit to penetrate the social spectrum of rich colors and the place of education in cultural context. Many of the revolutionary approach is used, among others:

• Institutional Development
• Mini-society, the Living Curriculum - Contextual
• School Branding, Communications & Social Marketing
• the participation Community, Common ownership
• Bureaucracy Reform (Education)

Served with a practical overview, this book is a friendly guide for developing school autonomy in the school a more progressive and humanist. So, most people sought the ‘oase ‘ that always sought by ‘the kafila’ in seeking science. However ‘oase’ never wait ‘the kafila’ .***
Read More......

Oase Tak Pernah Menunggu Kafilah

Kesalahan besar para penyelenggara dan pengelola pendidikan persekolahan adalah, pertama, mereka terlalu terpaku pada konsep normatif yang kaku, dalam kungkungan terali besi birokrasi pemerintahan yang justru memberikan ruang bagi pembelengguan kreativitas kepala sekolah dan guru. Pengembangan inovasi sekolah seringkali terhambat oleh pola pengawasan dan pertanggungjawaban berbasis administratif yang sama sekali tidak progresif. Kepala Sekolah lebih bertanggungjawab kepada hirarkhi birokrasi di atasnya ketimbang kepada masyarakat sebagai konsumen/ user pendidikan yang telah membayar mahal. Guru pun tergoda untuk mengajar dengan pola menghabiskan target kurikulum, program sertifikasi guru akhirnya terjebak pada kubangan formalitas Jadilah sekolah bagaikan gudang tempat menghabiskan stok barang dengan para murid sebagai target, tanpa denyut tradisi kehidupan keilmuan yang dinamis yang inheren dengan kehidupan peserta didik serta berputar-putar pada persoalan input-output tiada akhir. Sementara, sekolah swasta yang sebenarnya lebih berpeluang menyelenggarakan pendidikan secara lebih otonom dan kreatif, hingga kini ternyata masih berkutat pada persoalan dana sehingga sulit berkembang pula. Kedua, pemikiran pendidikan terlalu terfokus pada persoalan mikro-paedagogik, belum banyak memperhitungkan lingkungan sosial-budaya sebagai habitat/ inkubator bahkan variabel pendidikan.

Buku ini mengupas habis persoalan pendidikan persekolahan dalam perspektif pendidikan merdeka-otonom dengan menembus batas mikro untuk mengarungi spektrum sosial yang kaya warna serta menempatkan pendidikan dalam konteks budaya. Berbagai pendekatan revolusioner yang dipakai antara lain:

• Pengembangan Institusi
• Mini-society, Kurikulum yang Hidup - Kontekstual
• School Branding, Komunikasi & Social Marketing
• Peranserta Masyarakat, Common Ownership
• Reformasi Birokrasi (Pendidikan)

Dengan penyajian yang praktis, buku ini merupakan panduan yang bersahabat bagi upaya pengembangan sekolah secara otonom menuju sekolah yang lebih progresif dan humanis sehingga paling dicari banyak orang layaknya oase yang senantiasa dicari oleh kafilah pencari ilmu. Namun oase tak pernah menunggu kafilah.***
Read More......