Mengelola Pilkada Partisipatif

Menuju Akuntabilitas Demokratik Pilkada 2008

Tulisan ringan ini merupakan wacana untuk membantu memperkaya pendidikan politik warga tentang pemilihan kepala daerah secara langsung, yang lazim disebut pilkada langsung. Kiranya, pemilihan pemimpin daerah oleh rakyat secara langsung, secara filosofi politik dan juridis tidak perlu dipersoalkan, bahwa dengan pemilihan langsung ini, rakyat akan memilih sendiri pemimpinnya secara bebas, seperti dikatakan oleh Urofski (2001:3) bahwa sebaik apapun pemerintahan dirancang, ia tak akan dianggap demokratis, kecuali para pejabat yang memimpin pemerintahan itu dipilih secara bebas oleh warga negara dengan cara bebas dan jujur untuk semua.

Atau, dengan pemilihan langsung ini memperjelas partisipasi masyarakat dalam tata pemerintahan dan sekaligus “menentukan nasib daerah bersama nasib sendiri”. Daerah-daerah yang akan menyelenggarakan Pilkada pada 2008 ada baiknya mengambil hikmah dari pelajaran Pemilu 2004 lalu serta pengalaman pilkada daerah lain. Untuk dipahami bersama bahwa di tingkat lokal, pemilu/ pilkada seringkali meninggalkan misteri tersendiri bagi sebagian masyarakat (pemilih). Sebagian memahami sebagai sebuah momen berjoget-ria bareng artis, dapat kaos, sembako, dsb, yang lucunya, satu orang sering dapat “order kampanye” lebih dari satu parpol, dan semakin lucu, parpolnya juga tahu kalau orang ini “penghoby” kampanye dan “sedang banyak order”. Laiknya pesta, sebagaimana sering diperkenalkan oleh pelajaran di sekolah bahwa pemilu (termasuk pilkada) adalah pesta demokrasi. Sebenarnya penulis tidak setuju dengan istilah ini karena berkonotasi hanya hura-hura tanpa arah yang jelas, maya, dan cepat bubar, game over. Sebagian lagi memahami sebagai saat untuk “mengadu nasib” daerah. Mungkin golongan ini tidak begitu banyak walaupun rata-rata angka partisipasi pemilih pada Pemilu 2004 yang lalu tergolong cukup tinggi. Pengertian ini mengacu pada partisipasi untuk memilih (pasangan) calon dengan ikhlas karena (pasangan) calonnya memang benar-benar layak dipilih dengan pertimbangan logis. Pemilih diharapkan bukan mereka yang sekedar mendatangi TPS dan asal coblos, namun benar-benar dapat menentukan pilihan secara cerdas; bukan karena “gak ono maneh sing dicoblos”. Kecerdasan pemilih ini dapat dipengaruhi oleh “kecerdasan” parpol untuk mengusung dan menyuguhi rakyat pemilih dengan (pasangan) calon yang benar-benar dapat memenuhi kebutuhan dan kepentingan daerah dan masyarakat. Di sinilah sekaligus (kecerdasan) parpol akan diuji oleh rakyat yang semakin cerdas ini. Ada baiknya diadakan studi tentang kebutuhan rakyat. Apa sih pandangan dan kebutuhan serta harapan rakyat terhadap pemimpin dan pemerintahan ini?

Mengimbangi Ongkos Ekonomi Politik

Terdapat beberapa pendapat bernada pesimistik yang mengiringi jenis pemilihan langsung ini (pemilu, pilkada), terutama pada aspek cost (biaya), misalnya, dengan biaya ekonomi-politik yang terbilang relatif mahal ini dan sempat menjadi sebuah rasan-rasan baru di era awal pemilu langsung 2004 yang lalu, bahwa anggaran daerah banyak tersedot ke pemilu. Mahalnya ongkos pilkada ini kalau tiba-tiba ngglethek menghasilkan pasangan pemimpin yang “ndak main” dalam pandangan rakyat, karena pemilihnya asal coblos saja karena sudah tidak ada lagi yang dicoblos; ini bisa menyusahkan banyak orang dan lebih lanjut akan menjadi beban daerah. Ujung-ujungnya, rakyat pula yang menjadi korban.

Jawa Timur, yang selama 2005 hingga awal 2006 telah 18 kali terdapat penyelenggaraan pilkada, kiranya sudah cukup kenyang pengalaman pilkada, dengan berbagai variasi dinamika kisah sukses dan derita akibat kekerasan politik. Mulai dari yang “ringan” semisal “hanya” unjuk rasa seperti di Surabaya, Gresik, Kediri, hingga penolakan hasil pilkada seperti di Sumenep, Banyuwangi (juga di Depok, Jabar) dan yang disertai kerusuhan dan pengrusakan fasilitas umum seperti terjadi di Tuban, dan sebagainya. Maka, untuk mengimbangi tingginya ongkos ekonomi politik dari pilkada ini perlu dirumuskan strategi penyelenggaraan pilkada yang mendekati harapan banyak orang. Pilkada 2008 bagi Kota dan Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Lumajang, Kabupaten Pasuruan dan Kota Kediri secara hitungan kalender musim mungkin masih dibilang cukup lama. Namun jika dihitung menurut kalender politik, bukanlah waktu yang lama. Berapa lama masyarakat perlu disiapkan dengan pendidikan politik yang cukup, bukan dadakan hanya untuk mengenal calon dan “ditatar” cara mencoblos dalam waktu singkat? Ada baiknya sejak dini masyarakat mulai diperkenalkan dengan problema, dinamika dan system pilkada, pencalonan termasuk perekrutan (pasangan) calon oleh parpol, sistem pemilihan, bentuk kampanye hingga pencoblosan dan penghitungan suara. Sehingga jauh-jauh hari masyarakat sudah bisa ancang-ancang “turut mempersiapkan” pilkada sesuai dengan perannya. Masyarakat merupakan bagian dari proses pilkada. Inilah pilkada partisipatif. Kejadian pemilih yang buru-buru sadar kalau akan ikut pemilu / pilkada ketika pendaftaran pemilih telah ditutup, diharapkan tidak akan terjadi lagi. Penulis yakin daerah-daerah yang belum menyelenggarakan pilkada pun insya Allah tidak menemui kesulitan serius karena telah berpengalaman dalam pemilu legislatif, pemilu presiden-wapres, hingga pemilihan kepala desa dan ketua RT/ RW secara langsung. Masyarakat telah terlatih dengan pemilihan langsung. Kedewasaan berpolitik insya Allah turut terbangun serta di situ.

Tim Independen, Konsensus Politik dan Bahasa Budaya

Pilkada yang pada intinya menentukan pemimpin daerah sekaligus pemimpin rakyat, akan sangat memenuhi rasa keadilan jika dimulai dengan pencalonan (perekrutan calon) yang juga diketahui oleh rakyat (konstituen). Parpol memang memiliki kewenangan untuk melakukan seleksi (pasangan) calon secara formal, namun akan sangat baik dan demokratis serta terbuka dan “selaras dengan rakyat” jika menerapkan pola perekrutan secara terbuka (free & fair) semacam konvensi. Pelibatan tim independent dalam proses ini akan sangat lebih baik dan terpuji bagi parpol, sekaligus merupakan insentif politik bagi parpol Beberapa parpol pada pengalaman Pemilu (legislatif) 2004 lalu telah menerapkan pola konvensi, fit and proper test dan scoring terhadap caleg-calegnya, walaupun para calon yang akan di-fit and proper test tersebut masih berasal dari daftar nama yang telah disiapkan oleh parpol.

Kedua, perlu dipikirkan suatu sistem pemilihan yang dapat mendorong elite politik local dan para (pasangan) calon untuk saling bekerjasama dan membangun konsensus politik dalam rangka menciptakan iklim politik yang kondusif. Ketiga, perlu juga dipikirkan bentuk kampanye yang benar-benar efektif. Menilik trend penerimaan masyarakat dan komunikasi efektif, maka bentuk-bentuk dialogis akan lebih efektif untuk menyentuh massa pemilih pada lapisan terbawah (grass root), dengan adanya dialog antara (pasangan) calon dengan pemilih secara face-to-face, dari hati ke hati, sehingga nyambung antara pesan (dari pasangan calon) dan harapan masyarakat. Karenanya, bentuk kampanye dialogis ini akan lebih diterima oleh dan lebih familiar dengan telinga masyarakat, bila menggunakan saluran seni dan bahasa budaya masyarakat setempat. Dalam pengertian ini, masa kampanye ini sebaiknya disediakan dalam waktu yang cukup sehingga memadai untuk memberikan pemahaman dan informasi kepada masyarakat tentang visi, misi dan kompetensi calon dengan jelas, sehingga masyarakat benar-benar “tidak memilih kucing dalam karung” sekaligus dapat berkomunikasi timbal balik dengan parpol. Dan parpolpun memiliki waktu yang cukup untuk mempersiapkan diri dan pasangan calonnya serta menggunakan komunikasi politik yang sehat dan mencerdaskan. Sekaligus, dalam proses ini masyarakat dapat menilai dan mengukur kapasitas politik dari parpol dan para (pasangan) calonnya. Sebagaimana disinggung di depan, ke manakah daerah akan dibawa, tergantung persepsi dan penilaian rakyat terhadap pilkada, pemerintahan, dan pemimpin yang bakal dipilih melalui pilkada nanti. Apapun persepsi dan penilaian rakyat, kiranya layak untuk dipahami bersama bahwa pilkada tidak sekedar berarti suksesi (pergantian) kepemimpinan. Ia merupakan tonggak awal penentuan “nasib” daerah. Dan rakyatlah yang bakal menentukan bahwa mereka membutuhkan pemimpin yang seperti apa. Proses transformasi social – politik yang berdampak terhadap kehidupan masyarakat, dimulai dari pemilihan langsung ini. Makanya, masyarakat harus mengetahui calon pemimpinnya dengan baik sebelum memutuskan memilih. Teliti sebelum membeli, sesal kemudian tak berguna. Marilah kita mulai memilih dengan cerdas (betulan) untuk mewujudkan harapan seluruh rakyat bagi kemajuan dan kemandirian daerah. Semoga Allah SWT meridhai.***


Download e-book Sistem Pemilu