(Never) Say It With Bomb!

“Say it with flowers”. Katakan dengan bunga. Sebuah ungkapan yang telah begitu kita kenal, begitu indah, membekas dan menyentuh kalbu, dan bagi sebagian orang dapat bermakna romantis, sanggup merontokkan hati dan perasaan bagi siapapun yang menerimanya maupun yang menyaksikannya. Sungguh ekspresi simbolik yang menawan. Bagi penyair, jurnalis, penulis, diplomat, guru, dsb, ekspresi yang memukau adalah: “katakan dengan kata-kata”. Bagi kaum bertradisi literalis, ini dirasa jauh lebih efektif ketimbang dengan bunga, apalagi jika tidak sedang musim bunga, setidaknya tidak perlu susah-susah mencari dan membeli bunga.
"Say It With Bomb!"

"Say it With Bomb!" Rentetan bahasa bom yang melanda negeri ini, sejak bom Bali (2001) hingga bom JW Marriott pertama dan kedua kali ini bersama Ritz-Carlton (2009) sungguh membekas dan menyentuh kalbu, dan pasti bermakna tragis, sanggup merontokkan hati dan perasaan siapapun yang menerimanya dan menyaksikannya! Sekaligus meninggalkan segudang pertanyaan besar, terlepas dari prasangka politis apakah aksi bom tersebut terkait dengan pelaksanaan pilpres 2009, pelantikan capres-cawapres terpilih, pendudukan KPU atau tidak, atau sangkaan-sangkaan ideologis, keyakinan tertentu, apakah terkait dengan jaringan terorisme yang selama ini diberitakan ataukah sangkaan lain, yang tentunya kini sedang menjadi tugas mulia aparat keamanan Republik ini. Namun, goresan mendalam yang melukai nurani setiap insan Indonesia adalah: “mengapa harus bom yang bicara?” Tentu saja frasa ini tidak saya lanjutkan: …disaat ada pertemuan penting di hotel tersebut atau menginapnya personel MU yang segera pulang kampung dan main di halaman tetangga, Malaysia, dsb. Supaya tidak bias.

Mengapa Harus Bom?
“Say It With Bomb” meninggalkan bekas luka mendalam tidak hanya pada tubuh dan hati nurani serta perasaan para korban, keluarganya, teman-temannya dan siapapun yang menyaksikannya. Benarkah negeri ini sudah dihuni oleh para drakula haus darah, para pembuat onar, penyebar terror (ketakutan), dan bahkan para “revolusionis sejati” yang siap membalikkan republik ini, “para ekstremis”, dsb, dan negeri ini sudah benar-benar tidak aman lagi dan berubah menjadi negeri horor? Tentu, kita tidak buru-buru menyimpulkan demikian dan menyalahkan “para ektremis”, “teroris”, sebelum ada kejelasan dan tertangkapnya para pelaku pemboman tersebut. Sambil menunggu kerja para pekerja hukum dan keadilan kita untuk menangkap dan memproses hokum para pelaku pemboman, marilah kita berkontemplasi sejenak, dari sudut pandang yang lain, supaya kita tidak berlarut dalam kecemasan, dan semoga dapat meredam kepanikan publik. Ada 2 catatan yang dapat diperhatikan di balik aksi dan bahasa bom ini. Pertama, diplomasi konyol dari pelaku. Meminjam terminologi dari teori politik internasional dan diplomasi, yang menyatakan bahwa perang dan kekerasan adalah jalan terakhir ketika diplomasi tidak berhasil. Jika bahasa dibalik aksi bom ini adalah ungkapan atau ekspresi “perang”, maka pertanyaannya adalah “sudahkah mereka menempuh jalur diplomasi”, mungkin dengan pejabat atau aparat pemerintahan, parlemen, dsb? Yakni tentang apa-apa yang menjadi keyakinan mereka dan menganggap bahwa sebaiknya pemerintah menerapkan substansi dari konsep mereka. Jika tidak pernah, maka bisa diduga kuat bahwa di balik aksi bom ini “tidak ada bahasa yang jelas” atau dalam bahasa sederhana, tidak jelas maksudnya. Mengikuti perspektif ini, pelaku bisa dikategorikan kriminal biasa, pembuat onar biasa, perusuh biasa, tidak ada bedanya dengan pembuat kekacauan di pasar, jalanan, dsb, hanya saja menggunakan alat yang lebih canggih daripada preman jalanan: bom. Kedua, kemiskinan bahasa. Pelaku tidak memiliki bahasa standard yang efektif, kecuali hanya bahasa kekerasan, bahasa ledakan. Dan parahnya, bahasa kekerasan ini juga melanda institusi penting di negeri ini, mulai dari insitusi pendidikan, politik hingga supporter sepak bola! Sebagaimana kerap kita ikuti di media tentang tawuran pelajar, kekerasan di sekolah, STPDN, adu jotos di gedung DPR dan DPRD ketika bahasa kata-kata telah tak mampu lagi terucap, dan tawuran supporter sepak bola ketika tim kesayangannya kalah. Beruntung, suporter pilpres tidak demikian.

Kemiskinan Bahasa
Saya ingin memberi penekanan pada aspek ini, karena beberapa praktik kekerasan di negeri ini disuburkan oleh kemiskinan bahasa. Kita runut dari hal kecil. Pada level individual, ketika seseorang beradu argument dengan orang lain dan kehabisan referensi dan kata-kata, atau “kehabisan bahasa”, ia cenderung menggunakan “bahasa tangan”. Karenanya, sering kita saksikan orang berdebat sambil mengepalkan tinju, dan selanjutnya bisa ditebak: menggebrak meja, melayangkan kursi, dsb. Dalam hal ini, kekerasan adalah suatu bentuk manifesto kehendaknya. Pada level yang lebih kompleks, yakni kelompok, terdapat perilaku serupa ketika kelompok tersebut mengalami “kemiskinan bahasa”. Manifestasi yang muncul adalah: kekerasan antar kelompok. Ini bisa dilihat pada fenomena tawuran pelajar, tawuran antar supporter sepak bola, dsb. Kelompok-kelompok tersebut tidak memiliki cukup referensi bahasa verbal yang mewakili kehendak kelompoknya. Bisa jadi, bahasa yang berkembang di kelompok semacam pelaku bom JW Marriott – Ritz-Carlton ini mirip dengan bahasa kelompok pelajar tawur dan supporter sepak bola yang masih suka tawuran, dalam mendefinisikan dan merefleksikan hubungannya dengan negara. Mereka tidak punya referensi bahasa yang memadai dan mewakili. Tentu saja, asumsi ini akan batal jika (kelompok) pelaku pemboman sebelumnya telah menempuh jalan diplomasi (kata-kata) dengan Negara. Jika kelompok pelaku pemboman memang bukan “sekelas penjahat jalanan”, dan ingin mengklaim diri sebagai “pelopor” –apapun motivasinya-, sungguh, sangat menyedihkan, ketika bahasa yang dikembangkan adalah bahasa ledakan, bukan ledakan bahasa. Kiranya, bahasa kata-kata akan lebih ampuh dan merupakan amunisi eternal ketimbang (bahasa) ledakan bom, jika itu yang dimaksudkan.

Budaya Kata
Di tengah kesedihan, kepedihan dan keprihatinan nasional ini, tak bisakah kita hilangkan bahasa ledakan, bahasa bom, dsb. Dan kita kurangi bahasa kepalan tinju, bahasa jotosan, gebrak meja, lempar kursi, piring terbang (di rumah tangga), jewer telinga (di sekolah), dsb. Dalam perspektif sosiologi, bahasa kekerasan akan muncul dan digunakan ketika bahasa lain (kata-kata) sudah habis. Dalam konteks ini, jika gampang sekali terjadi kekerasan, berarti di situ terjadi kelangkaan sumber daya bahasa (verbal, kata-kata), kemiskinan bahasa! Hal ini dapat dikurangi dengan memperkaya khazanah dan budaya kata-kata. Kelompok-kelompok informal masyarakat amat baik untuk mengembangkan tradisi semacam “pantun berbalas”, “parikan” (Suroboyo-an), syi’iran (Madura-an), dsb, yang kini telah mulai langka. Dan untuk mereka yang kini masih tergolong “manusia sedang berkembang” (anak-anak, pelajar, mahasiswa, dsb) baik juga untuk men-tradisikan ini, sekaligus memperkuat keterampilan berbahasa dan operasionalisasi inheren “kurikulum anti kekerasan”. Say It With Words, not Bomb!***
Read More......