Korupsi Pendidikan

Baru-baru ini sebuah stasiun televisi memberitakan kasus dugaan terjadinya korupsi Dana Alokasi Khusus (DAK) pendidikan, yang diperuntukkan bagi sekolah-sekolah untuk pembangunan sarana fisik dan pengadaan mebeler dan buku. Menurut berita tersebut, dana DAK yang seharusnya diterima utuh oleh sekolah ternyata sebagiannya disetor balik ke Dinas Pendidikan setempat (dana masuk ke rekening sekolah). Jika terjadi pada seluruh sekolah di kabupaten tersebut (di Jawa Barat), nah.. untuk apa pula dana tersebut yah.. Berbagai pertanyaan bergelayut di benak saya.. Ternyata korupsi ada di mana-mana ya.. Tak hanya di lembaga pemerintahan, legislatif sebagaimana diberitakan koran dan televisi. Bahkan di lembaga yang mencetak para calon pemimpin, intelektual, yakni sekolah! Jika terbukti benar bahwa sekolah pun menjadi lahan berkorupsi ria, bener-bener deh, korupsi memang terlestarikan secara sistematis, masif dan terstruktur! Tatkala terjadi di 'lembaga sakral' macam sekolah, benang kusut korupsi memang telah bener-bener kusut. Bukan sekedar mengurai untuk membuktikan dan menindak pelakunya, kalau itu mah gampang.. tetapi lebih dari itu, yakni untuk menjawab: "mengapa hal ini musti terjadi", kemudian, "bagaimana untuk menangkalnya"?

Jika benar dana bantuan untuk pengembangan sekolah (DAK) itu diselewengkan, -siapapun pelakunya atau pihak-pihak yang terlibat-, maka untuk menjawab "mengapa hal ini musti terjadi", perlu mengurai daftar pertanyaan kecil ini:
- praktik pengelolaan sekolah, kinerja dan kepemimpinan kepala sekolah.
- hubungan/ komunikasi kepala sekolah dengan guru, Komite Sekolah.
- hubungan/ komunikasi kepala sekolah dengan Kepala Dinas Pendidikan.
- peran dan fungsi Komite Sekolah, beserta hubungannya dengan Kepala Sekolah.
- kondisi sekolah, penyusunan program pengembangan dan rencana anggaran belanja sekolah.

Jika semua komponen sekolah (Kepala Sekolah, guru, Komite Sekolah, dsb) telah merencanakan pengembangan sekolahnya bersama-sama dan melaksanakan pembangunan untuk sekolahnya (dengan dana yang ada, termasuk DAK), jelas tidak mungkin muncul masalah. Jika melibatkan unsur birokrasi di luar sekolah, perlu menengok pola komunikasi dengan hirarki birokrasi di atas sekolah. Ada kemungkinan tidak bekerjanya sistem di sekolah (internal) yang antara lain misalnya salah satu unsur tidak mengetahui program sekolah apalagi pelaksanaannya. Seringkali terjadi, Komite Sekolah yang "di luar pagar sekolah" tidak banyak mengetahui ihwal rinci program sekolah. Ketika ada kasus, buru-buru Komite Sekolah diharapkan berada di garda depan. Dan tak jarang pula hanya menjadi setempel sekolah. Kemungkinan lain, adanya campur tangan birokrasi hirarki dengan dalih pembinaan dan tanggungjawab struktural. Jika dalam batas wajar, ya tidak masalah. Namun jika terlalu masuk ke urusan teknis, dalam banyak hal seringakali "mengganggu" sistem sekolah, apalagi yang berkaitan dengan masalah keuangan.

Untuk menjawab pertanyaan kedua, "bagaimana menangkalnya", kunci utamanya cuma satu: TRANSPARANSI, ini yang akan membuka kunci-kunci yang lain. Transparansi bisa mendorong partisipasi masyarakat (Komite Sekolah). Dan ketika Komite Sekolah telah tergerak partisipasinya, mau ngapain dia? Dan jika misalnya, masih belum tergerak berpartisipasi, bagaimana menggerakkannya?

Kiranya pengalaman Institute Corruption Watch (ICW) dalam menggerakkan partisipasi masyarakat dengan metode RCS patut dipertimbangkan.

"Mendorong Partisipasi Masyarakat Melalui Metode RCS" [download]